202 Skripsi Ilmu Hukum Perdata Pidana Paling Recommended

Ada 202 Skripsi Ilmu Hukum Perdata Pidana Paling Recommended yang bisa teman teman gunakan sebagai bahan referensi dalam memilih judul skrips ilmu hukum terbaik.



Sebaiknya teman teman mahasiswa mempelajari judul judul skripsi dibawah ini terlebih dahulu, sebelum menentukan judul skripsi . Karena semua judul skripsi ini telah dipilih dan direkomendasikan sebagai bahan referensi pemilihan judul skripsi. Namun sesuaikan juga judul yang nantinya dipilih dengan kemampuan dan referensi yang teman teman miliki.

Skripsi Ilmu Hukum Perdata Pidana Paling Recommended

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Guru SD yang Melakukan Pelecehan Seksual Anak di Sekolah Menurut Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

AKIBAT HUKUM PERATIFIKASIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA: STUDI KASUS KONVENSI PALERMO 2000

EKSISTENSI HAK ATAS MATERI PORNOGRAFI BERDASARKAN NORMA KESUSILAAN.

Tanggung Gugat X Terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Tanggung Gugat PT. Telkom Indonesia Atas Dirubahnya Secara Sepihak Sistem Tagihan Tetap dengan Paket tagihan Tetap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Bedasarkan Hukum Islam.

Penyalahgunaan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas BM Terhadap Penjualan Aset Perusahaan.

Perlindungan Hukum Pembeli Rusunami KR Atas Kepailitan Pengembang Perseroan Terbatas MSS.

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Beredarnya Permen Karet Perangsang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahub 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penerapan Asas Kebebasan Penerbangan Menurut Konvensi Chacago Tahun 1944 Sehubungan dengan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Terkait Asean Open Sky 2015.

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris karena Pewaris Mewakafkan Satu-Satunya Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.

Pertnggungjawaban Pidana Terhadap CS yang Mengakui Diri Sebagai Rasul Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan/ Atau Penodaan Agama.

Tanggung Jawab Nahkoda Kapal Motor AP dalam Kasus Tabrakan kapal yang Terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Penegakan Hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Surabaya. Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Tanggung Gugat Auto 2000 Cabang Karawang Atas Pemberian Pelek Ban Cadangan yang Tidak sesuai dengan Spesifikasi. 

Reimplementasi Hukum Pidana Korupsi Dalam Aspek Kepemilikan Hak Atas Tanah

Tanggung Gugat Asuransi Jiwa Bersama Buiputera 1912 Atas Meninggalnya Tertanggung dan Besarnya Jumlah Pertanggungan.

Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit DS di Kota Surabaya Atas Tertingalnya Kasa dalam Tubuh Mr X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Analisis Hukum Tentang Peran Pemerintah dalam Menangani Kasus Kejahatan Kemanusiaan yang Dilakukan Oleh Warga Aliran Sunni Terhadap Warga Syiah Sampang Berdasrkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia's Extradition Law and Arrest Warrant Against Protected Persons

Pelermo Convention in Our Legal System: Part of Our National Law or Merely A Source of Law. In: The 5th CILS Conference on International Cooperation, 27-28 October 2014, Faculty of Law Universitas Indonesia.

Penerapan Perjanjian lnternasional di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik terhadap Laporan Delegasi Republik Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lmplementasi Kovenan lnternasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia. Padjadjaran : Jurnal Ilmu Hukum, 1 (1). pp. 57-77. ISSN 0216-8227

Putusan Bebas Terhadap UDdalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi pada label Minuman Bersoda S.

Kedudukan Hukum Terhadap Harta Bawaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 53/PDT.G.2007.PN.GS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Anti money laundering regime in Indonesia: Prevention and eradication perspectives

Memaknai Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alasan Pemberatan dalam RUU KUHP

Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber

Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pertanggungjawaban Pidana EB sebagai Perantara Dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tanggung Jawab P.T. Vanesa Corporation Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Batang Ayumi Atas Kebocoran Pipa Pembuangan Limbah Ditinjau dari UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan Hukum bagi Pembeli Bidang Tanah dan/atau Banguna yang Didasarkan Surat Pernyataan Pengampuan.

Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Yayasan Penyalur Pembantu Rumah Tangga di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kios Plaza Serpong yang Disita Asetnya Sebagai Barang Bukti Tersangka RT Kasus Bank Century.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Air Baku yang Berbakteri Tinggi di PDAM Surya Sembada Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Perampasan Benda Jaminan Berupa Sebidang Hak Atas Tanah dan Banguna Ruko yang Dilakukan Negara.

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas KBS Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Kepada Perseroan Terbatas ASIP Berdasrkan Kitab Undang0Undang Hukum Perdata.

Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Anak Berusia 11 tahun Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pertanggungjawaban Pidana Sekolah JH Atas Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing.

Harta Besama yang Diperjualbelikan dan Dijamin Tanpa Persetujuan Mantan Istri.

Analisis Yuridis Penerapan Azas Double Jeopardy Oleh Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Perjanjian Ekstradisi Amerika Serikat dan Italia Tahun 1984 : Amanda Knox Case.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi dari Pengembang.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Garam Pengenyal yang Mengandung Boraks.

Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990. 

Perkembangan Konstitusi di Indonesia. In: Satu Dasawarsa Perubahan UUD 1945

Tanggungjawab Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto Terhadap Dampak Penambang Pasir Liar Di Sungai Brantas Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan Hukum Pada Nasabah Bank Atas Sebagian Dana Yang Hilang Akibat Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Yang Tertelan Dalam Mesin Atm Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Analisis Kasus Tindakan Pekerja Yang Menolak Mengundurkan Diri Sebagai Pekerja Pada Perusahaan.

Penyelesaian Sengketa Antara Pt Lion Mentari Airlines Dengan Tiga Mantan Pilot Lion Air Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Upaya Warga Surabaya Terhadap Pemerintah Kota Surabaya Atas Dilepaskannya Tanah Tetapi Belum Dibayar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan.


Class Action Against The Non-Immediacy of Ratification of the 1990 Migrant Workers Convention

International Law is Not Our Law: A Strong Critic to Delri's Report in Regard with the ICCPR

Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional

Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Upaya Untuk Menangguhkan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghitungan Nilai Ekspor Kantor Bea Cukai Ditinjau Dari UU RI No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis.

Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Cyber Child Sexual Expoitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber

Menyoal Pemberatan Pidana Sepertiga dan Dua Pertiga Pada UU ITE dan Harmonisasinya Atas Ruu Kuhp

Menyoal Pemberatan Pidana Sepertiga dan Duapertiga pada UU ITE dan Harmonisasinya atas RUU KUHP. In: Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Perlakuan Maskapai Penerbangan Lion Air Terhadap Penumpang Pengguna Kursi Roda Ridwan Sumantri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggung Jawab Pengangkut Atas Hilangnya Penumpang Kapal Motor Putri Ayu Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Informasi Produk yang Tidak Jelas: Studi Kasus Konsumen Korban Penipuan Call Center ATM Palsu

Pertanggungjawaban Pidana Majikan Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hak Mewaris Adoptandus Yang Tidak Memperoleh Penetapan Dari Pengadilan.

Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Is There any Doubt Regarding Women's Leadership in Indonesia?

Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000

Sengketa Wilayah Perbatasan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Berdasarkan Unclos 1982.

Penggunaan Kode Benang Kuning Pada Kain Grey Rayon Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan elang Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Dym Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peran IAEA (international Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai.

Tanggung Jawab Pengurus Partai Politiuk Terhadap Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Buleleng Ditinjau dari Undang-Undang Republik Inodonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih.

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih.

Tanggung Jawab Pengembang Yang Mengalih Fungsikan Fasilitas Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional

Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Pertanggungjawaban Pidana Suami Yang Menelantarkan Dan Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh PT. Barat Selatan Makmur Investindo Dengan Penelantaran Hak Warga Sekitar Di Mesuji.

Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Penggunaan Tanah Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan Yang Berasal Dari Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai Pekerja Waktu Tertentu di Pemerintahan Kotamadya Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tindakan Badan Pertanahan Nasional Yang Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Dijadikan Hutan Kota Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

Pengenaan Retribusi Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada TVRI Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 828/pdt.g/2010/pn.sby. Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Permohonan Hak Milik.

Tanggung Jawab Sukhoi Terhadap Tamu Undangan Yang Menjadi Korban Dalam Kecelakaan Pesawat Superjet 100 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Tanggung Gugat Panitia Jambore Terhadap Perselisihan Antara PT Modern Photo Dan PT Sinar Gala Mulia Mandiri.

Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Makasar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemberian Suaka Terhadap Julian Assange Oleh Pemerintah Equador Berdasarkan Convension Of Diplomatic Asylum, 1954 Dan Deklarasi Tentang Suaka Teritorial Tahun 1967.

Hak Desain Industri Saklar Putar (switch Gear) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pertanggungjawaban Pidana Adw Dan Mbzm Terhadap Hasil Penggelapan Koperasi Su Ditinjau Dari Pasal 3 Uu.no 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

WIJAYA, LILY (2013) Perlindunghan Hukum Pekerja Harian Lepas Yang Diputus Hubungan Kerjanya Pada Pt. Rk Ditinjau Berdasarkan Undang-undanbg Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penolakan Terhadap Wijaya Sebagai Calon Mahasiswa Tuna Netra Oleh Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Jakarta Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kesesuaian Peraturan Denda Parkir Bagi Pejabat Diplomatik di New York ditinjau dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.



Praperadilan Sebagai Fungsi Pengawasan Horizontal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta Dan Pengadilan Negeri Sragen).

IKLAN ONLINE DALAM MEDIA SOSIAL (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-undangan).

Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution Outlet (Distro) Dengan Supplier.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Karya Cipta Lagu Dangdut Di Indonesia (Studi Terhadap Perlindungan Anak Selaku Konsumen Karya Cipta Lagu Dangdut).

Mediasi Dan Konsumen Studi Tentang Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Semarang.

Pengaruh Kebijakan Sistem Office Channeling Terhadap Kinerja Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Kecelakaan Lanjar Sriyanto Dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2009/Pn.Kray. Di Pengadilan Negeri Karanganyar).

Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Tangki Minyak Antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya Dengan Pertamina.

Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, and Conditional of Economy) dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo.

Proses Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Terhadap Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali).

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas Terbuka Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance (Studi Di Pt. Sri Rejeki Isman Tbk.).

Penyelesaian Sengketa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Wedung Dari Perspektif Undang-Undang Pelayanan Publik.

Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Antara Bank Cimb Niaga Dengan PT. Exelindo Celullar Utama Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Terhadap Provider Website Download Lagu Gratis Melalui Internet.

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Kontrak Penyiaran Iklan Produk Jasa Di Radio-Radio Swasta Di Surakarta.

Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/Pn.Klt Dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt).

Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta).

Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kejahatan Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Sukoharjo).

Pengesahan Anak Di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Negeri Jepara.

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan di Kabupaten Karanganyar.

Perjanjian Konstruksi (Studi Tentang Hubungan Hukum Antara Cv. Dimensi Cipta Graha Dengan Dpuppk Dalam Pembangunan Jalan Kalimati Di Kabupaten Boyolali).

Pengrajin Batik Dan Hak Kekayaan Intelektual: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Batik Di Kampung Laweyan Surakarta.

Perjanjian Pembiayaan Pada PT Astra Credit Companies Surakarta Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri).

Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu).

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta).

Perjanjian Dan Laundry: Studi Tentang Konstruksi Hukum Jasa Laundry Di Surakarta.

Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Kelas Ii A Yogyakarta).

Ketaatan Masyarakatkabupaten Klaten Terhadap Peraturan Daerah Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pembinaan Napi Residivis Di Lembaga Pemasyarkatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten).

Perlindungan Hukum Terhadap Importir Compact Disc Musik Di Indonesia.

Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Pemain Sepak Bola Dengan Klubnya (Studi Kasus Di Persatuan Sepak Bola Sleman.

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil Di Surakarta.

Studi Tentang Pola-Pola Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh LPKSM Solo Raya di Surakarta.

Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah Di KSP Putri Manunggal Kabupaten Sukoharjo.

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa– Menyewa Alat Musik Dan Sound System Di Kota Surakarta.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)(Studi Kasus Di Distro Anyway Yogyakarta).

Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi Yang Dilakukan Sekretaris Daerah Sragen.

Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali Prespektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat Di Kota Surakarta.

Peran Majelis Hukum Dan Ham Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pasca Uu No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Kegunaan Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana.

Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas Ii Pekalongan).

Studi Evaluasi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Baki.

Peranan Propam Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta).

Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan.

Pelaksanaan Proses Peradilan Perkara Koneksitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sragen.

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Antara Pt.Dian Yogya Perdana Dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia Serta Realisasinya Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri.

Peranan Laboratorium Forensik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang).

Hak Cipta Dan Pendhalang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penciptaan Lakon Carangan Di Surakarta).

Jaminan Fidusia DalamPerjanjian Kredit Studi Tentang Penyelesaian WanprestasiDi Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Di Surakarta.

Pembantaran Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Yuridis Empiris Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polres Klaten).

Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Studi Kasus di DENPOM Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM.DKE) Kota Surakarta (Studi Tentang Program Dana Bergulir Di Kecamatan Laweyan).

Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kreditor Dalam Melaksanakan Eksekusi Selaku Pemegang Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PARADIGMA PROFETIK DALAM ILMU HUKUM: Kritik Terhadap Asumsi-Asumsi Dasar Ilmu Hukum Non-Sistematik.

Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Sebagai Akibat Perceraian Orangtuanya (Studi Kasus Di Pegadilan Agama Surakarta).

Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Pemeriksaan Metalurgi (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Cabang Semarang).

Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Pendekatan Restorative Justice Pada Putusan No. 01/Pid/Sus/2013/Pn.Ska.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi.

Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Rangka Upaya Pemulihan (Studi Kasus Di Wilayah Surakarta).

Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Di Polresta Surakarta).

Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Yuridis-Empiris Di Lapas Narkotik Yogyakarta).

Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Klaten Dan Pemerintah Kota Surakarta Tentang Pemanfaatan Air Umbul Cokro.

Respon Aparat Penegak Hukum Terhadap Keberlakuan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten).

Ikutsertanya Pihak Ketiga Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Warisan( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sragen).

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Surakarta (Studi Tentang Pengemis Anak).

Penyelesaian Kasus Tindak Pidanapencurian Melalui Pendekatan Restorative Justice (Study Kasus Polsek Gondangrejo Kab. Karanganyar Dan Polres Sukoharjo).

Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Perlawanan Pihak Ketiga Dalam Perkara Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Salatiga).

Tinjauan Yuridis Empiris Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Dan Sukoharjo).

Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pemanfaatan Air Tanah Oleh PT Tirta Investama Di Kabupaten Klaten.

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance (FIF)).

Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Pencurian Sepeda Motor.

Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat.

Tinjauan Yuridis Tentang Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).

Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Modal Ventura (Studi kasus di PT. Sarana Surakarta Ventura).

Penerapan Dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/ Csr)Pada Perusahaan Industri Rokok (Study Pada Pt Hm Sampoerna Tbk).

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata.

Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Antara PT. Java Plastic Manufacturing Denganpekerja Di Kabupaten Boyolali.

Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana.

Studi Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa (Studi Tentang Penggunaan Mediasi dan Abitrase dalam Penyelesaian Sengketa Leasing di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surakarta).

Tinjauan Pembatalan Merek Dagang (Studi Di Pengadilan Niaga Semarang).

Peranan Camat Selaku Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Hukum Pertanahan Di Wilayah Kecamatan Karanganyar.